Eksekusi Makam Mbah Priok dan Krisis Kemanusiaan

Menyaksikan berita eksekusi makam Mbah Priok di MetroTV membuat bulu kuduk saya merinding. Betapa tidak warga yang sudah tidak berdaya bahkan sudah sekarat dengan luka disekujur tubuhnya masih dihajar oleh oknum-oknum satpol PP yang tidak berperikemanusiaan. Eksekusi lahan oleh Pemda Jakarta Utara ini dilakukan karena Pemda beralasan bahwa komplek makam Mbah Priok merupakan milik PT Pelabuhan Indonesia atau PT Pelindo, sementara warga juga memiliki sertifikat atas kepemilikan tanah lahan Mbah Priok sehingga mereka dengan sekuat tenaga dan rela mengorbankan nyawa sekalipun akan mempertahankan hak mereka. Entah sampai kapan masalah sertifikat ganda atas lahan yang sama selesai. Sudah sangat banyak kasus serupa terjadi dan menimbulkan banyak korban.

Dalam eksekusi komplek Makam Mbah Priok yang dikenang warga sebagai sosok wali dengan nama Al Imam Al Arif Billah Sayyidina Al Habib Hasan bin Muhammad Al Haddad Husain Ass Syafi'i Sunnira ini puluhan orang terluka dan 2 orang meninggal. Warga melakukan perlawanan terhadap eksekusi Makam Mbah Priok di Jakarta Utara karena mereka sudah merasa pesimis, kemanapun mereka akan mengadu, mereka yakin mereka akan kalah. Oleh karena itu satu-satunya jalan keluar adalah dengan menghalangi aparat untuk mengeksekusi lahan tersebut.

Terlepas dari siapa yang lebih berhak atas komplek makam Mbah Priok, hari ini saya kembali menyaksikan kebrutalan oknum-oknum satpol PP yang dengan sangat tega memukuli orang yang sedang sekarat. Krisis kemanusiaan dipertontonkan dengan jelas dalam berita hari ini. Dari berita yang saya saksikan, minimal mereka melakukan 4 kali penganiayaan terhadap 4 orang warga yang sudah tak berdaya. 3 diantaranya adalah anak-anak usia belasan dan 1 orang dewasa. Anak-anak yang masih ingusan penuh luka dipukuli, dikeroyok habis-habisan sampai salah satu diantaranya meninggal dunia. Benar-benar sangat kejam. Seharusnya satpol PP memang diberi pendidikan tentang kemanusiaan agar mereka lebih peka, bukan hanya dijejali pendidikan militer yang hanya akan membuat mereka arogan. Kalau alasannya karena menjalankan tugas? Apakah tugas mereka untuk menghajar orang yang sudah tak berdaya?

Seharusnya aparat lebih peka terhadap situasi-situasi semacam ini. Tidak sepantasnya mereka mengutamakan kekerasan dalam menjalankan tugas. Warga yang hanya berjumlah 100 sampai 150 orang harus melawan ribuan satpol PP, selain tidak imbang ini juga menunjukkan arogansi. Jika memang situasinya tidak memungkinkan seharusnya mereka bisa menunda eksekusi sampai situasinya memungkinkan. Selain itu, hukum memang susah untuk ditegakkan tetapi harus dilakukan, pengadilan harus membuktikan siapakah yang lebih berhak atas lahan tersebut. Tetapi warga sudah pesimis, karena mereka yang tidak memiliki uang harus berurusan dengan sebuah perusahaan yang banyak uang. Masyarakat sudah terlanjur percaya yang punya uang pasti menang. Semoga kejadian-kejadian seperti ini tidak terjadi lagi, satpol PP harus melakukan reformasi dan evaluasi serta berbenah diri agar tidak tega hati menghajar warga yang sudah hampir mati.

Cetak Halaman Ini

Baca Juga